Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengeluarkan keputusan penting yang memerintahkan pemerintah serta DPR untuk membentuk lembaga independen. Lembaga ini akan bertugas mengawasi penerapan sistem merit dan perilaku aparatur sipil negara (ASN) dalam jangka waktu dua tahun ke depan.
Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024 terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Permohonan tersebut diajukan oleh beberapa organisasi, termasuk Perludem dan Indonesia Corruption Watch.
“Kami mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan amar putusan di Jakarta.
Perubahan yang Memengaruhi Struktur ASN di Indonesia
Pertikaian ini berawal dari penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024. Keputusan ini diambil di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, dan mengalihkan tugas KASN ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menghapus KASN menciptakan kekhawatiran yang mendalam terkait pengawasan ASN di Indonesia. Di sinilah posisi lembaga independen sangat dibutuhkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintah.
Melalui pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa intervensi politik dapat merusak integritas ASN. Oleh karena itu, pemisahan fungsi dan wewenang antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan harus diterapkan untuk mencegah benturan kepentingan.
Dasar Hukum dan Penjelasan Putusan MK
Dalam putusannya, MK menekankan pentingnya lembaga independen untuk menjalankan pengawasan eksternal. Lembaga ini diharapkan mampu menjamin penerapan sistem merit tanpa intervensi politik. Hal ini akan membantu mempertahankan profesionalisme ASN serta mengurangi potensi konflik kepentingan.
Pasal 26 ayat (2) UU ASN menjadi sorotan utama dalam keputusan ini. Mahkamah menyatakan bahwa pasal tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai komponen penting seperti asas, nilai dasar, kode etik, dan perilaku ASN. Keberadaan elemen-elemen ini sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip meritokrasi dalam pemerintahan.
MK menggarisbawahi bahwa frasa tersebut perlu ditegaskan secara eksplisit agar penerapan norma dapat dipahami dengan jelas. Tanpa adanya penegasan tersebut, pasal ini dianggap tidak lengkap dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia.
Skema Pengawasan ASN dan Penerapan Sistem Merit
Dalam konteks pengawasan, baik pelaksanaan tugas maupun tanggung jawab ASN harus diatur dengan tegas untuk mencegah campur tangan individu atau kelompok tertentu. Pengawasan yang baik tidak hanya berfungsi untuk menjaga kepatuhan, tetapi juga menjaga integritas dan kredibilitas agar ASN dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.
Peran lembaga independen diharapkan tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan. Hal ini penting untuk memastikan terlaksananya sistem merit yang baik, akuntabel, dan transparan dalam birokrasi ASN.
Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur, diharapkan ASN dapat bekerja secara profesional dan efisien. Ini tentunya akan membawa dampak positif bagi pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Implementasi Keputusan MK dalam Waktu Dua Tahun
Menyusul putusan tersebut, MK memberikan batas waktu dua tahun bagi pembentukan lembaga independen. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan keberlangsungan pengawasan yang efektif dan konsisten terhadap penerapan sistem merit di lingkungan ASN.
Keberadaan lembaga ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas ASN. Dengan adanya lembaga independen, diharapkan bisa tercipta suasana kerja yang lebih profesional di seluruh instansi pemerintah.
Secara keseluruhan, keputusan MK ini mencerminkan adanya keseriusan dan keinginan untuk melakukan perbaikan dalam sistem birokrasi. Dengan langkah ini, masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja ASN secara lebih transparan dan akuntabel.
